Transparansi HKBP

Hari ini, saya mengikuti Pertemuan Bendahara Pusat HKBP Pdt. BM Siagian, STh dengan Para bendahara Huria se-distrik XXI Jakarta 3 Wilayah Banten. Acara tersebut diadakan di Gereja HKBP Villa Melati Mas Serpong.

Pdt. BM Siagian yang didampingi Praeses HKBP Distrik XXI Jakarta 3  Pdt. DR. Lukman Panjaitan dan Praeses HKBP Distrik II Silindung Pdt. SM Silitonga, STh, pada dasarnya merupakan pembekalan kepada para bendahara huria dalam rangka penerapan sistem keuangan HKBP sesuai dengan Program Tahun Penatalayanan HKBP 2010.

Namun yang menarik bagi saya adalah tuntutan agar huria-huria melaporkan Pelean II ke pusat secara transparan dan jujur. Suatu tuntutan yang kontradiktif, mengingat bahwa pihak Pimpinan Pusat HKBP sejauh ini belum transparan memberikan laporan keuangan HKBP ke huria-huria sebagai konstituen yang seharusnya berhak mengetahui kemana Pelean yang mereka setorkan itu dipakai oleh Pimpinan Pusat HKBP.

Selain itu peran Pusat HKBP dalam membantu huria-huria yang kecil dan bermasalah belum kelihatan nyata dalam perjalanan huria selama ini.

Jadi Tuntutan agar Pelean II benar-benar disetorkan secara utuh ke Pusat, bagi sementara huria adalah tidak adil, dikala kebutuhan internal huria sendiri masih harus dipenuhi.

Hendaknya hal ini menjadi pemikiran bagi parhalado HKBP di Pusat dan huria-huria agar, sinkronisasi Pusat dan Huria bisa berjalan secara adil. Jangan hanya Bottom Up namun juga ada hubungan timbal balik Top Down (bukan sekedar berperan hanya masalah penempatan Pendeta), namun lebih dari itu hendaknya Pusat lebih berperan dengan koneksinya yang luas membantu huria-huria yang membutuhkan bantuan secara materi maupun secara legal (Perizinan).

Masih banyak huria yang terlantar karena persoalan ijin dan harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. HKBP sebagai institusi harus bertanggung jawab secara vertikal terhadap persoalan huria, minimal membantu melalui Biro Hukum yang lebih diberdayakan. Semoga.......